Akibat pandemi, banyak pelaku UMKM yang merasakan dampaknya. Tak tinggal diam, program UMKM pemerintah Indonesia dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak.
Dampak COVID-19 sangat terasa bagi pelaku UMKM. Mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Padahal, UMKM jadi pilar penting buat perekonomian Indonesia. Gimana nggak, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,62% dari total 64.166.606 usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5%.
Untuk membantu pelaku UMKM mendapat kesempatan dan dukungan pemerintah, Ninja Xpress siap bantu dengan membuka akses ke Kementerian Koperasi dan UMKM RI (Kemenkop UMKM) dan Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) lewat Program Aksilerasi III. Pada sesi khusus tersebut, para peserta UMKM dapat banyak informasi tentang program pemberdayaan dan pengembangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan bisa diikuti secara gratis.
Kekuatan UMKM yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian negeri membuat Ninja Xpress tergerak untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui program Aksilerasi. Dukungan Ninja Xpress sebagai mitra UMKM, bukan hanya di tahun ini saja, harapannya setelah selesai pandemi, kami akan terus mengevaluasi, mengolah dan berinovasi untuk menghasilkan program Aksilerasi yang bermanfaat dengan terus mendengar langsung kebutuhan dari para pelaku UMKM negeri.
Yuk, coba intip ada program UMKM pemerintah apa aja sih yang sudah siapkan buat dukung para pelaku usaha ini?
1. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)
Program UMKM Pemerintah pertama adalah BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro.
Teman Ninja udah tau belom, di tahun 2021 ada program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 15,36 triliun yang ditujukan bagi 12,8 juta pelaku usaha loh. Cara mendapatkan Banpres cukup mudah, hanya melengkapi dokumen usulan, fotokopi KTP, KK, NIB (Nomor Induk Berusaha), SKU (Surat Keterangan Usaha) dari kepala desa. Banpres BPUM cair dengan nominal Rp1,2 juta per UMKM yang namanya terdaftar sebagai penerima di eform.bri.co.id untuk penyaluran via BRI dan banpresbpum.id untuk penyaluran bank BNI.
Cara cek nama kamu udah terdaftar atau belum cukup dengan memasukkan NIK E-KTP setelah login ke link tersebut.
2. Program Literasi Digital dari Kemenkop dan UKM
Program UMKM Pemerintah kedua adalah Program Literasi Digital dari Kemenkop dan UKM.
Rahmadi, M. Si selaku Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UMKM RI menjelaskan, “Selain BPUM, berbagai program juga disediakan untuk membantu UMKM agar tetap bisa menjalankan operasional bisnis dengan cerdas demi meningkatkan perekonomian nasional.” Selain BPUM, program literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produk, hingga akses pasar disediakan oleh Kemenkop dan UKM dalam rangka digitalisasi UMKM dengan pengupayaan 30 juta UMKM digitalisasi hingga 2024. Hingga saat ini, perlu 6 juta UMKM masuk digital per tahun guna dapat merealisasikan target. Waaw banyak banget ya program UMKM Pemerintah ini?
Baca: UMKM Baru Wajib Tau! Tips Branding Produk, Pengemasan & Rantai Pasok Bermutu!
3. LBPH-PUMK
Program UMKM Pemerintah ketiga adalah LBPH-PUMK atau Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (LBPH-PUMK) juga disediakan Kemenkop dan UKM, diantaranya program penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di dalam pengadilan.
Nggak mau kalah, Kemenperin dalam kesempatan yang sama di acara Aksilerasi III Ninja Xpress menyampaikan ada program khusus untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kemenperin menyediakan berbagai program seperti, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan IKM dalam marketplace, katalog sektoral Kemenperin, serta penggalian kebutuhan atau kompetensi yang dibutuhkan UMKM kedepannya dengan menyediakan kerja sama yang tepat guna.
Ir. Dini Hanggandari, M.Si, Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menjelaskan, Melalui e-smart IKM Kemenperin 2020-2024, sebagai salah satu strategi penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor IKM untuk mendorong gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), target 6000 IKM per tahunnya, hingga 2024.” Harapannya, program UMKM Pemerintah ini bisa menciptakan nilai bagi produsen Artisan Indonesia dan konsumen memiliki produk yang berkualitas. E-smart IKM juga menjadi program unggulan Kemenperin dalam membantu produktivitas pelaku IKM atau UMKM.
Dalam kelas Government Special Day Aksilerasi III, Dini menjelaskan, “BBI di 2021 tengah berusaha menaikkan target hingga 2023. Melalui BBI, terdapat peningkatan jumlah unit Artisan (UMKM/IKM) dari 11,7 juta menjadi 30 juta dan peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia. Karena BBI akan tersedia di berbagai daerah, maka harapannya ada peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah, Tops Brands, dan media massa.”
“Lebih dari 500 pelaku UMKM hadir di sesi Government Special Day, mereka fokus menyaksikan dan bertanya terkait kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Hal ini selaras dengan Suara UMKM Negeri Suara UMKM Negeri menyatakan n bahwa, hampir semua UMKM mengharapkan bantuan pendampingan percepatan bisnis untuk mengembangkan sumber daya manusianya. 53% Program pelatihan dengan sistem mentoring adalah yang paling populer yang diharapkan pelaku UMKM. Dukungan pemerintah adalah salah satu yang dibutuhkan pelaku UMKM saat ini.”
Itulah 3 program UMKM Pemerintah Indonesia yang dilakukan untuk membantu para pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19. Kamu bisa mengikuti program Pemerintah ini melalui bantuan Ninja Xpress demi membangkitkan semangat para pelaku usaha yang terdampak COVID-19.
Yuk ikutan program UMKM Pemerintah ini sekarang juga!
Featured image by Ksenia Chernaya from Pexels
